Senin, 27 Mei 2013

Transmigrasi


BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah
Transmigrasi suah hampir 70 tahun merupakan aspek unit pembangunan di Indonesia. Program ini secara kecil-kecilan dimulai pertama kali tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan memindahkan penduduk pulau jawa yang berlebihan ke pulau-pulau lain dan kemudian usaha tersebut dilanjutkan oleh pemerintah republik Indonesia dengan suatu program berskala yang setiap tahunnya memindahkan ribuan keluarga.
Hal ini dilihat dari luas negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga terlihat perbedaan yang mencolok dalam tingkat pembangunan, pemusatan penduduk dan perbedaan yang menonjol antara berbagai kultur. Lalu jumlah kelompok etnis yang begitu besar sehingga menimbulkan perbedaan cultural yang kuat. Kemudian ada pertumbuhan Negara yang tidak seimbang karena sumber daya nasional dan pembangunan dipusatkan di jawa.
Ketiga faktor diatas menjadi latar belakang mengapa pemerintah mengambil kebijakan tentang transmigrasi, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
2.      Rumusan Masalah
a.       Apa Dasar dan Tujuan Program Transmigrasi ?
b.      Bagaimana Pelaksanaan Transmigrasi dari Masa ke Masa ?
c.       Apa Saja Jenis-Jenis dan Sasaran Yang Ingin Dicapai dalam Transmigrasi ?
d.      Bagaimana Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sasaran serta Faktor Pendukung dan Penghambat Transmigrasi ?
e.       Bagaimana Potensi Berbagai Sumber Daya Energi di Indonesia ?
f.       Apa Saja Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Pembangunan Energi ?
g.      Bagaimana Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sasaran ?
h.      Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Energi ?

3.      Tujuan Masalah
a.       Mengetahui Dasar dan Tujuan Program Transmigrasi
b.      Mengetahui Pelaksanaan Transmigrasi dari Masa ke Masa
c.       Mengetahui Apa Saja Jenis-Jenis dan Sasaran Yang Ingin Dicapai dalam Transmigrasi
d.      Mengetahui Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sasaran serta Faktor Pendukung dan Penghambat Transmigrasi
e.       Mengetahui Potensi Berbagai Sumber Daya Energi di Indonesia
f.       Mengetahui Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Pembangunan Energi
g.      Mengetahui Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sasaran dalam Pembangunan Energi
h.      Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Energi











BAB II
PEMBAHASAN

A.    Transmigrasi
Pengertian transmigrasi menurut bahasa berasal dari dua kata, trans dan migrasi. Kata trans berarti pindah atau perpindahan dan migrasi adalah perpindahan penduduk. Dengan kata lain transmigrasi adalah perpindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam hal ini perpindahan yang dimaksudkan adalah perpindahan dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Menurut UU Nomor 2 tahun 1972 transmigrasi adalah perpindahan penduduk atau perpindahan dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain, yang ditetapkan di dalam wilayah RI guna kepentingan pembangunan Negara atau atas alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah.
Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi[1], hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk mnempatkan transmigrasi[2] sebagai salah satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah tetap memberikan imperative dan dukungan kepada pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan transmigrasi.
Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kecendrungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini , terutama perubahan pada tata pemerintahan.
1.      Dasar dan Tujuan Program Transmigrasi
Kebijakan kependudukan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan, karena itu menurut Sukamdi ada beberapa alasan yang rasional mengapa diperlukan kebijakan kependudukan. Pertama, salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan paling mendasar dari setiap kebijakan pembangunan. Kedua, perilaku demografi (demographic behavior) terdiri dari sejumlah tindakan individu. Ketiga, tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Keempat, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Kelima, oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu.[3]
Selanjutnya transmigrasi dan KB diyakini sebagai pemecah kembar bagi masalah terus bertambahnya penduduk khususnya di pulau jawa, bali dan lombok. Ditengah-tengah krisis dan meningkatnya pengangguran kebutuhan untuk memindahkan penduduk itu menjadi lebih besar dari sebelumnya karena kelangkaan lapangan kerja, kemiskinan meningkat, keseimbangan ekologis semakin terancam dan adanya urbanisasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang transmigrasi dan menjadi dasar transmigrasi di Indonesia  menurut UU No. 15 tahun 1977 tentang ketransmigrasian bahwa yang disebut transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemuiman.
Tujuan utama dari transmigrasi adalah menyebarkan penduduk dan mengurangi tekanan pendudukdi pulau jawa. Tujuan lain dari transmigrasi adalah mengurangi tingkat pengangguran, membantu pembangunan regional, pembangunan pertanian, penyediaan hidup yang lebih baik, membantu integrasi dan keamanan nasional.
Sebagai suatu program, transmigrasi di Indonesia mempunyai cirri-ciri utama sebagai berikut:
a.       Adanya jarak waktu yang panjang, yaitu sejak program tersebut dimulai tahun1905 dan terhenti pada masa PD II kemudian berlanjut sampai sekarang.
b.       Adanya kesamaan-kesamaan tujuan program disetiap periode yaitu untuk menyebarkan penduduk.
c.        Dipergunakannya pola tipe dasar model pemukiman yang sama
d.      Terjadinya perubahan-perubahan motif pelaksanaan program
e.       Aspek macet-dilanjutkan.

2.      Pelaksanaan Transmigrasi dari Masa ke Masa
Dalam sejarah yang cukup panjang kebijakan transmigrasi selalu berkembang sesuai dengan tujuan dari rezim yang berkuasa. Pada zaman Hindia Belanda transmigrasi disebut kolonisasi yang dilaksanakan berdasarkan etische politiek yaitu edukasi, irigasi dan emigrasi. Kolonisasi pertama dengan tujuan gedong Tatan lampung bertujuan untuk kebutuhan tenaga kerja perkebunan dan pertambangan diluar jawa serta mengurangi tekanan ledakan penduduk jawa.
Selanjutnya pada pemerintahan Jepang pemindahan penduduk dilaksanakan secara paksa dari pulau jawa untuk keperluan kerja paksa, bagi keperluan Jepang itu sendiri.
Setelah merdeka, transmigrasi digiatkan kembali sejak tahun 1950 dan berlangsung sampai sekarang. Program ini dilaksanakan secara besar-besaran pada era orde baru, yaitu dalam UU No. 3 tahun 1972 yang menyebutkan bahwa tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata diseluruh Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan bangsa dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.
Selanjutnya dengan UU No. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, maka kebijakan transmigrasi mengalami perkembangan lagi. Kebijakan transmigrasi pada orde baru ini diarahkan untuk meningkatkan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai sasaran sebagai peningkatan dan kemampuan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi sehingga diharapkan membawa implikasi positif secara ekonomi, sosial dan budaya pada daerah penerima transmigran.
Pola penyelenggaraan transmigrasi pada pelita VI hingga tahun 2000 telah menitik beratkan pada tiga jenis program yaitu:
a.       Transmigrasi Umum (TU) yang semuanya biaya pemerintah
b.      Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) sebagian dibiayai oleh pemerintah terutama prasarana
c.       Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dimana pemerintah hanya menyiapkan lahannya saja.
                                                                         
3.      Jenis-Jenis Transmigrasi
Berikut ini adalah jenis-jenis transmigrasi[4]:
a.        Transmigrasi Umum
Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibaiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui depnakertrans (departemen tenaga kerja dan transmigrasi).
b.      Transmigrasi Spontan / Swakarsa
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.
c.       Transmigrasi Bedol Desa
Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan secara masal dan kolektif terhadap satu atau beberapa desa beserta aparatur desanya pindah ke pulau yang jarang penduduk. Biasanya transmigrasi bedol desa terjadi karena bencana alam yang merusak desa tempat asalnya.

4.      Sasaran Yang Ingin Dicapai
a.       Meningkatkan pendapatan transmigrasi dan masyarakat di daerah transmigrasi sekurang-kurangnya setingkat dengan pendapatan rata-rata nasional.
b.      Berkembangnya berbagai kegiatan usaha, seperti agrobisnis, agroindustri, dan koperasi yang tangguh diluar jawa yang dapat menjadi daya tarik transmigrasi swakarsa mandiri.
c.       Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan setaraf dengan rata-rata nasional.
d.      Berbaurnya masyarakat setempat di daerah transmigrasi dengan para transmigran.
e.       Berkurangnya penduduk di kawasan rawan atau daerah padat penduduk yang mengganggu ekosistem.
f.       Berkurangnya kesenjangan baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah serta berkembangnya kondisi sosial ekonomi wilayah sehingga kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara makin kukuh.
                                                                                           
5.      Kebijaksanaan Untuk Mencapai Sasaran
a.       Mengarahkan transmigrasi ke kawasan timur Indonesia.
b.      Mendukung pengembangan wilayah.
c.       Membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan.
d.      Mendorong transmigrasi swakarsa mandiri.
e.       Mengembangkan agrobisnis, agroindustri dan usaha lain di daerah transmigrasi.
f.       Meningkatkan efesiensi dan efektivitas kelembagaan transmigrasi.
g.      Mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta memanfaatkan IPTEK.

6.      Faktor Pendukung dan Penghambat Transmigrasi
a.       Faktor Pendukung
·         Faktor kependudukan, Indonesia mengalami permasalahan di antaranya persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia 61,1 % tinggal di Pulau Jawa dan Madura, sedang luas Pulau Jawa dan Madura hanya 6,9% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Jelas  bahwa Pulau Jawa berpenduduk sangat padat, sedang pulau-pulau lain, seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya berpenduduk sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan melalui program transmigrasi. Daerah berpenduduk padat yang merupakan daerah asal transmigrasi adalah Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Lombok.
·         Faktor ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, sedang para petani di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan 0,3 hektar. Idealnya petani paling sedikit  harus memiliki 2 hektar lahan. Bahkan, banyak petani di Jawa yang tidak memiliki lahan sehingga terdapat banyak pengangguran tidak kentara, sedang pulau lain kekurangan tenaga untuk mengolah lahan.
·         Faktor lain dilaksanakannya transmigrasi adalah karena bencana alam, daerahnya rawan terhadap bencana alam, daerahnya terkena proyek pembangunan misalnya akan dibangun waduk.
b.      Faktor Penghambat
Sebelum membahas hambatan pelaksanaan transmigrasi kita akan melihat terlebih dahulu apa yang mendorong pelaksanaan transmigrasi. Peningkatan jumlah penduduk di pulau-pulau tertentu seperti jawa, bali dan lombok mendorong pemerintah untuk melaksanakan transmigrasi. Namun yang paling utama motif seseorang ikut transmigrasi adalah keadaan ekonomi. Hal ini didasari atas adanya perbedaan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu mobilisasi penduduk terjadi apabila adanya perbedaan kefaedahan nilai (palace utility) antar daerah asal dan tujuan.
Menurut Everet S Lee yang kemudian disempurnakan R.F Norris bahwa ada enam komponen yang diperlukan dalam memahami mobilisasi spasial yaitu:
1.      daerah asal
2.      daerah tujuan
3.      migrasi kembali
4.      rintangan antara
5.      kesempatan antara
6.      migrasi paksaan
Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan transmigrasi adalah seperti adanya konsep orang jawa yang mengatakan mangan ora mangan asal kumpul walaupun menurut Parsudi Suparlan mengatakan konsep di atas adalah konsep yang dilihat pada abad 18 dan kenyataan pada masa sekarang tema utama yang ada dalam budaya jawa adalah kumpul ora kumpul asal mangan (Muhajir Utomu dan Rofiq Ahmad, 1997p.149). namun hal ini masih menyebabkan migran cenderung untuk terikat dengan daerah asal karena adanya kekuatan sentripetal daerah yang kuat sehingga merreka sering bersifat enduduk bilokal (bilocal population)
Selanjutya faktor lain yang menjadi penghambat dari pelaksanaan transmigrasi adalah berkembangnya sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lia, penjual koran, home industri dan lain-lain sebagai alternatif menanggulangi pengangguran secara mandiri. Maraknya perluasan kesempatan bekerja diluar negeri juga merupakan salah satu yang dapat menghambat program transmigrasi.
Faktor penghambat yang lain adalah karena suatu administrasi terpusat yang efektif dan kuat tidak ada. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pemilihan tempat yang kurang baik dilihat dari sudut lokasi, mudah tidaknya dicapai dan kondisi tanah yang kesemuanya menyebabkan perkembangan proyek tersendat-sendat, terbengkalai atau reabilitasi yang mahal ada tahap berikutnya atau kerusakan ekologis yang serius. Masalah umum lainnya adalah banyak proyek mengalami keterlambatan pembangunan prasarana seperti jalan utama (yang penting bagi pemasaran), irigasi dan supply bibit dan input-input lain milik BIMAS atau program-program pertanian lain yang sangat terlambat datangnya atau kalu tidak jumlahnya tidak mencukupi. Di daerah asal jawa tempat transmigran dipilih ada beberapa masalah endemis. Misalnya batas usia tertinggi transmigran yang dipilih sering dijumpai usia lanjut yangg sangat mempengaruhi kemampuan pemukim membuka dan mengerjakan lahannya.


B.     ENERGI
Energi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya sasaran pembangunan. Selama Repelita I dan II penyediaan energi belum merupakan masalah karena kebutuhan akan energi dari berbagai sektor dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena bumi Indonesia mengandung berbagai macam potensi sumber daya energi, seperti minyak dan gas bumi, batubara, tenaga air, dan panas bumi. Selain itu sebagai Negara tropic dengan alam yang subur, dapat dimanfaatkan panas matahari dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan kayu bakar bagi penyediaan energi di daerah pedesaan.
Namun demikian menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat serta peningkatan industrialisasi di tahun-tahun yang akan datang, sudah seharusnya sedini mungkin mulai dilaksanakan pengelolaan berbagai sumber energi tersebut secara rasional dan efektif. Perkembangan konsumsi energy selama 15 tahun terakhir dengan jelas membuktikan perlunya pengaturan tata energi secara terpadu, yang tidak saja mengatur pengembangan serta pemanfaatan berbagai sumber daya energi secara efesien, tetap juga dengan memperhatikan kelestarian tata lingkungan.
                                                                                         
1.      Dibawah ini akan dijelaskan kemungkinan pemanfaatan potensi berbagai sumber daya energi yang terdapat di Indonesia
·         Minyak dan gas bumi
Sejalan dengan perkembangan kegiatan eksplorasi yang mulai ditingkatkan pada tahun 1967, cadangan minyak bumi Indonesia terus meningkat pada tahun 1971 dimulai produksi minyak bumi. Dan sejak itu produksi minyak mentah Indonesia telah meningkat, dari 0,75 juta Barrel per hari pada tahun 1969 menjadi 1,7 juta Barrel perhari pada tahun 1977.
Mengingat bahwa minyak bumi mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yakni sebagai sumber penerimaan Negara berupa devisa dan sebagai sumber energi di dalam negeri, maka intensifikasi dan ekstensifikasi pencarian sumber-sumber baru dan peningkatan produksi dari sumber-sumber yang telah ada akan terus dilakukan.
·         Batubara
Telah dibuktikan bahwa bumi Indonesia mengandung cadangan batubara yang amat besar. Diperkirakan lebih dari 10 milyar ton terdapat di Sumatera Selatan dalam endapan yang relative dangkal. Disamping itu, di Kalimantan dan di Sumatera bagian Tengah juga terdapat endapan-endapan batubara dalam jumlah besar. Cadangan batubara Indonesia secara keseluruhan mempunyai nilai kalori yang jauh lebih besar dari cadangan minyak bumi yang diketahui sampai saat ini. Oleh karena itu akan lebih menguntungkan jika batubara Indonesia dapat dikembangkan dan digunakan secara besar-besaran, terutama untuk pembangkitan tenaga listrik.
Disamping itu batubara dapat pula dijadikan bahan bahan dasar industry kimia dan briket sebagai bahan bakar. Untuk jangka panjang cadangan batubara Indonesia yang besar itu dapat diproyeksikan untuk dijadikan gas dan cairan.
·         Tenaga Air
Kapasitas terpasang pusat listrik tenaga air (PLTA) pada tahun 1977 baru mencapai 450 MW, sedang potensi teoritis tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan berjumlah 31.000 MW.
Potensi tenaga air didekat pusat-pusat konsumsi seperti dipulau jawa yang belum dimanfaatkan diperkirakan berjumlah 2.000 MW, sedangkan seluruh potensi yang diperkirakan dapat dimanfaatkan sebelum tahun 2000 diperkirakan sebesar 4.000 MW. Potensi tersebut besar sekali artinya jika dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik dan dengan demikian dapat menggantikan bahan bakar minyak.
·         Panas Bumi
Sumber daya energi panas bumi dalam bentuk konvensional (air panas dan uap) di Indonesia diperkirakan berjumlah 1.500 MW, 890 MW diantaranya terdapat di pulau jawa. Karena biaya produksi tenaga listrik dari energi panas bumi diperkirakan cukup bersaing dibandingkan dengan pembangkitan listrik dengan minyak dan batubara, maka potensi panas bumi Indonesia dimana mungkin akan dikembangkan.
2.      Sasaran Utama Pembangunan Energi
Terjaminnya kemandirian dalam energi yaitu tercapainya suatu kondisi dinamis yang mampu mengimbangi kebutuhan energi yang meningkat dengan menjamin penyediaan dengan mutu dan pelayanan yang memadai sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
3.      Kebijaksanaan yang ditempuh untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan energi
a.       Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi.
b.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.
c.       Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi.

4.      Faktor Penghambat dan Pendukung Energi
a.       Faktor Penghambat
1.      Harga jual energy Fosil, missal minyak bumi, solar dan batubara di Indonesia yang masih sangat rendah.
2.      Rekayasa dan teknologi pembuatan sebagian besar komponen utamanya belum dapat dilaksanakan di Indonesia, jadi masih harus mengimport dari luar negeri.
3.      Biaya investasi pembangunannya yang tinggi menimbulkan masalah financial pada modal awal.
4.      Belum tersedianya data potensi sumber daya yang lengkap, karena masih terbatasnya studi dan penelitian yang dilakukan.
5.      Secara ekonomis belum dapat bersaing dengan pemakaian energy fosil.
6.      Kontinuitas penyediaan energi listrik rendah, karena sumber daya energinya sangat bergantung pada kondisi alam yang perubahannya tidak tentu.
b.      Faktor Pendukung
1.      Relative mudah didapat.
2.      Dapat diperoleh dengan gratis, berarti biaya operasional sangat rendah.
3.      Tidak mengenal problem limbah.
4.      Proses produksinya tidak menyebabkan kenaikan temperature bumi.
5.      Tidak terpengaruh kenaikan harga bahan bakar.
  






BAB III
PENUTUP

Ø  KESIMPULAN
Pengertian transmigrasi menurut bahasa berasal dari dua kata, trans dan migrasi. Kata trans berarti pindah atau perpindahan dan migrasi adalah perpindahan penduduk. Dengan kata lain transmigrasi adalah perpindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam hal ini perpindahan yang dimaksudkan adalah perpindahan dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya.
Dalam transmigrasi membahas diantaranya tentang dasar dan tujuan program transmigrasi, pelaksanaan transmigrasi dari masa ke masa, jenis-jenis transmigrasi, sasaran yang ingin dicapai, kebijaksanaan untuk mencapai sasaran, serta factor pendukung dan penghambat transmigrasi.
Energi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya sasaran pembangunan. Selama Repelita I dan II penyediaan energi belum merupakan masalah karena kebutuhan akan energi dari berbagai sektor dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena bumi Indonesia mengandung berbagai macam potensi sumber daya energi, seperti minyak dan gas bumi, batubara, tenaga air, dan panas bumi.
Dalam pembahasan tentang energi diantaranya adalah tentang pemanfaatan potensi berbagai sumber daya energi di Indonesia, sasaran yang ingin dicapai, kebijaksanaan untuk mencapai sasaran, serta factor pendukung dan penghambat energi.






DAFTAR PUSTAKA

Collin Mac Andrew Dr. dan Raharjo Drs. M.A. 1983. Pemukiman di asia tenggara. Gajah Mada University Press: Jogjakarta
I Wayan Sumarajaya. Prospek pengembangan program transmigrasi dalam era otonomi daerah. 2001
Departemen Transmigrasi dan PPH, 1998. UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Jakarta
http://trustbe.blogspot.com/2012/08/pengertiansejarah-tujuan-transmigrasi.html



[1] Konstitusi yang utama dan terutama adalah UU No. 15/1997, PP No. 2/1999, dan PP No. 27/1994, serta GBHN 1998
[2] Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi (UU No. 15/1999)
[3] Collin Mac Andrew Dr. dan Raharjo Drs. M.A.1983 Pemikiran di asia tenggara. Gajah Mada University Press : Jogjakarta.
[4] http://trustbe.blogspot.com/2012/08/pengertian sejarah-tujuan-transmigrasi.html

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar